Pasca runtuhnya rezim pemerintahan Soeharto tahun 1998, Rakyat Indonesia memasuki babak baru. Orang menyebutnya dengan era reformasi, sebuah era yang diharapkan dapat

membawa bentuk perubahan yang lebih baik bagi bangsa Indonesia kedepannya. Seiring dengan runtuhnya rezim orde baru maka terbukalah keran demokrasi yang selebar-lebarnya. Melalui momentum kebebasan berdemokrasi akhirnya kebebasan pers dijamin, segala bentuk organisasi bermunculan, kebebasan berpendapat maupun penyebarluasan ideologi bebas tumbuh dan berkembang di Indonesia.

Demokrasi harus dijalankan dalam bingkai negara hukum dan dijunjung tinggi oleh seluruh rakyat yang ada di dalamnya. Menurut Henry B. Mayo dalam bukunya Introduction to Democratic Theory menyatakan bahwa demokrasi didasari oleh beberapa nilai yakni : Pertama, Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga (institutionalized peaceful settlement of conflict); Kedua, Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah (peaceful change in a changing society); ketiga, Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur (orderly succession of rulers) Keempat, Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum (minimum of coercion); kelima, Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman (diversity) dalam masyarakat yang tercermin dalam keanekaragaman pendapat, kepentingan serta tingkah laku; keenam, menjamin tegaknya keadilan.

Seiring berkembangnya  kebebasan kehidupan berdemokrasi yang hampir tanpa batas tersebut, disisi lain juga muncul gerakkan-gerakan ideologi transnasional seperti sosialisme, liberalisme maupun ideologi mengatasnamakan Islam sebagai tawaran alternatif. Ideologi transnasional pasca reformasi dapat menjadi ancaman tersendiri bagi kelangsungan ideologi Pancasila dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perlu diingat beberapa tahun yang lalu PBNU (Pengurus Besar Nahdatul Ulama) pernah mengeluarkan seruan penting, sebagaimana dilansir NU Online pada tanggal 24 & 25 April 2007. PBNU meminta masyarakat Indonesia berhati-hati terhadap gerakan transnasional yang berkembang di Indonesia. Gerakan ini dinilai PBNU potensial menghancurkan ideologi negara Pancasila, UUD 1945, dan NKRI. Ketua Umum PBNU, KH Hasyim Muzadi, menyebut Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin, dan al-Qaeda sebagai bagian dari international political movement (gerakan politik dunia) yang tak memiliki akar budaya, visi kebangsaan, dan visi keumatan di Indonesia.

Munculnya gerakan transnasional, baik yang bersumber dari kawasan Negara Timur Tengah maupun Negara Barat merupakan konsekwensi logis yang harus dihadapi sebagai dampak berkembangnya arus kebebasan berdemokrasi dan Hak Asasi manusia di Indonesia. Ideologi transnasional bila tidak diwaspadai maka akan dapat mengancam eksistensi Pancasila, NKRI dan UUD 1945. Kita patut bersyukur, sebelum dilakukan amandemen UUD 1945 tahun 1999-2002 Ada lima butir kesepakatan PAH I BP MPR menyangkut Perubahan UUD 1945 yakni : (1) tidak mengubah Pembukaan UUD 1945; (2) tetap mempertahankan NKRI; (3) mempertegas sistem pemerintahan presidensial; (4) penjelasan UUD 1945 ditiadakan serta hal-hal normatif dalam Penjelasan dimasukkan ke dalam pasal-pasal dan; (5) perubahan dilakukan dengan cara “addendum”.

Penegasan kembali konstitusi terkait dengan pembukaan UUD 1945 dan tetap mempertahankan NKRI merupakan komitmen bersama untuk tetap kita jaga dan tegakkan kedepannya. Namun demikian apabila pemimpin negeri ini tidak dapat membentuk karakter identitas bangsa secara jangka panjang, maka tidak menutup kemungkinan dasar negara yang telah dibangun bersama dapat berubah. Hal ini sesuai dengan teorinya KC Wheare bahwa Konstitusi adalah resultan dari berbagai kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang bekerja pada waktu pembentukkannya. Artinya dalam konteks Indonesia apabila rakyat menilai bahwa konstitusi UUD 1945 yang sekarang ada tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini maka dapat dilakukan perubahan sesuai dengan mekanisme perubahan konstitusi yang ada. Pada prinsipnya saat ini, Indonesia tidak menolak segala bentuk pemikiran asalkan hal tersebut tetap dalam bingkai Pancasila, NKRI dan UUD 1945. Namun demikian dalam kehidupan berdemokrasi, perkembangan konstitusi berpotensi dapat dirubah dalam bentuk apapun apabila rakyat menghendakinya. Perubahan tersebut bisa tetap dalam bentuk ideologi pancasila dan NKRI, ataupun dalam bentuk federalisme, sosialisme, kapitalisme maupun dalam konteks perjuangan khilafah. Hal ini tergantung elit politik mana yang menguasai parlemen. Tentunya tetap dalam pengawalan ketat oleh seluruh rakyat Indonesia.

Mempertegas Nation Building Indonesia
Posisi Pancasila dan NKRI dalam era globalisasi, perlu dilakukan rekonstruksi ulang. Saat ini NKRI dengan segala kekayaan yang ada didalamnya baru menjadi perebutan penyebaran ideologi transnasional. Oleh karena itu pemerintah harus lebih tegas dalam merumuskan Nation Buliding Indonesia untuk membentuk karakter identitas bangsa kedepannya.
Pemerintah Indonesia harus segera menegaskan pembangunan karakter bangsa. Praktik demokrasi liberal sekarang ini, tentunya juga tidak tepat untuk membangun karakter bangsa Indonesia. Indonesia memiliki konsep demokrasi pancasila yang dirumuskan menjiwai kelima sila yang ada yaitu Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang berketuhanan yang maha esa, yang berperikemanusiaan yang adil dan beradab, yang dijiwai persatuan Indonesia dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tentunya hal ini harus lebih dapat ditanamkan pada seluruh rakyat Indonesia.

Dari nilai-nilai falsafah Pancasila, NKRI dan UUD 1945 inilah tentunya Nation bulding Indonesia dibentuk. Kemudian ditindaklanjuti di segala bidang baik politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, pertahanan dan keamanan. Diantara hal tersebut, pembangunan di bidang pendidikan merupakan suatu hal mendasar yang harus dibenahi. Pendidikan merupan aset membentuk karakter bangsa Indonesia. Hitam putihnya Indonesia 20 tahun kedepan tergantung dengan konsep pendidikan yang dibentuk saat ini. Oleh karena itu mengkaji lebih dalam terkait dengan sistem kurikulum pendidikan di Indonesia merupakan salah satu hal yang mendasar untuk segera dilakukan. Tujuannya adalah mensinergikan pendidikan anak bangsa dengan formulasi karakter identitas bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Nilai-nilai filsafat Pancasila juga harus dirumuskan dalam bentuk yang lebih konkrit dalam setiap jenjang pendidikan di Indonesia. Bila kita cermati bersama, Generasi anak bangsa sekarang dididik sesuai dengan ideologi yang dianut masing-masing lembaga pendidikan. Disatu sisi ini baik untuk perkembangan pemikiran namun disisi lain perlu dikaji apakah setiap pendidikan yang ada sudah sinergi dengan konsep Pancasila dan UUD 1945. Apabila hal ini dibiarkan maka akan menimbulkan konflik sesama anak bangsa pada periode kedepannya ,yaitu di saat generasi-generasi anak sekarang menjadi pemimpin penerus bangsa di masa yang akan datang.

Menurut Mohammad Noor Syam Asas konstitusional tetap memberikan mandat pada manusia, sebagai rakyat dan warganegara RI untuk dengan kesetiaan menegakkan dasar negara Pancasila sebagai amanat filosofis-ideologis dan konstitusional. Mengingkarinya, bermakna inkonstitusional, bahkan mengkhianati NKRI. Jadi, manusia demikian dijiwai nilai (moral) filsafat Pancasila, adalah sebagai subyek (dalam) negara, subyek budaya dan subyek moral terpercaya yang menjamin integritas NKRI berdasarkan Pancasila - UUD 1945.

Adanya gerakan yang anti Pancasila, NKRI dan UUD 1945 apakah merupakan hal yang perlu dibiarkan dalam kebebasan berdemokrasi atau sesuatu yang perlu ditindak tegas untuk membangun karakter bangsa kedepannya. Hal ini perlu dirumuskan secara tegas oleh pemimpin bangsa ini agar rakyat memiliki arah yang jelas dalam bersama-sama untuk membangun karakter bangsa.*

*)(Pemerhati Masalah Hukum dan Kebijakan Publik-  Pegiat di Pusat Kajian Cinta tanah Air (Pusaka Cita) Indonesia)