Di tengah realitas Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, Indonesia dihadapkan pada musuh besar kehidupan sosial kemasyarakatan yang bernama korupsi. Berdasarkan paradoks-paradoks yang ada, Penulis mempersepsi bahwa korupsi adalah ancaman genuine Indonesia. Artinya, ancaman yang betul-betul bersumber dari kenyataan nasional dan tanpa ditekan oleh pihak luar. Semua elemen bangsa yang mencintai bangsanya secara jernih, baik pemerintah, akademisi, LSM, maupun masyarakat secara umum akan menganggapnya sebagai musuh yang harus diperangi. Artinya, sikap anti-korupsi di Indonesia harus dikembangkan di tengah kenyataan kecenderungan hidup mewah yang melingkupinya.

Kemewahan sebagai Penyakit Sosial

Berdasarkan urgensinya, kebutuhan manusia dapat dikelompokkan menjadi kebutuhan primer, sekunder dan tersier atau barang mewah. Sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan adalah kebutuhan primer yang tidak dapat ditunda pemenuhannya. Sedangkan kebutuhan sekunder dan tersier atau barang mewah dianggap dipenuhi juga boleh, dan tidakpun juga tidak mengganggu kelangsungan hidup manusia. Namun bersamaan dengan berkembangnya kehidupan manusia, lahirlah persepsi menarik bahwa manusia yang hanya berkutat pada kebutuhan primer adalah masyarakat miskin. Masyarakat yang sudah berinteraksi dengan kebutuhan sekunder adalah masyarakat menengah. Dan masyarakat yang sudah berada pada level pemenuhan kebutuhan tersier atau barang mewah adalah masyarakat kelas atas.

Di tengah determinasi materialisme (paham kebendaan), stratifikasi tersebut bukannya berjalan tanpa makna. Kategori miskin, menengah dan atas juga membawa implikasi perlakuan sosial yang berbeda. Berkutat pada kebutuhan primer yang berarti masyarakat miskin berdampak pada status sosialnya sebagai masyarakat yang “tidak berguna”. Dan dalam perhelatan sosial kemasyarakatan harus bersiap untuk menjadi pihak yang selalu menerima perintah (jogo kongkonan). Masyarakat kelompok ini kadang diposisikan sebagai “belum boleh usul”. Masyarakat menengah tentu mendapat perlakuan sosial yang lebih baik. Dalam perhelatan sosial, minimal mereka bisa berperan seperti seorang supervisor yang notabene sudah mempunyai otoritas untuk berinisiatif dan menyampaikan usulan. Sedangkan masyarakat kelas atas seringkali diperlakukan seolah-olah dialah yang memiliki masyarakat itu sendiri. Merekalah kelompok direktur atau bahkan pemilik perusahaan yang berhak untuk memerintah dan diterima usulannya.

Fasilitas apapun yang dapat diakses oleh kelompok miskin diartikan juga berhak diakses oleh kelompok menengah dan atas. Maka sering ditemukan jatah raskin dan kompensasi BBM menjadi rebutan banyak pihak. Bahkan masyarakat kategori menengah dan atas sekalipun apabila menerima raskin maupun kompensasi BBM jarang mempunyai inisiatif untuk mengembalikan dengan penegasan bahwa itu bukan haknya. Apabila kemudian ketahuan sekalipun juga dilakukan usaha keras untuk mempertahankannya.

Secara definitif, kemewahan adalah hak preogratif pemilik kekayaan berlebih yang dengan kekayaannya sudah tidak bermasalah lagi dengan kebutuhan primer dan sekunder. Namun prestis sosial yang inheren di dalamnya tidak jarang menggoda kelompok masyarakat miskin maupun menengah untuk mewarnai kehidupannya dengan simbol-simbol kemewahan. Kekuatan perekonomian yang baru mencukupi untuk kebutuhan primer dan sekunder yang kemudian dipaksakan untuk bersinggungan dengan kebutuhan tersier atau barang mewah tentu menjadikan semua menjadi rumit. Implikasinya, tidak jarang ditempuh cara-cara strategis untuk menutup kekurangan kebutuhan kemewahan yang hendak diraihnya, meskipun harus melibatkan cara-cara yang tidak dibenarkan, seperti pungutan liar, berhutang pada renternir, sampai dengan melakukan tindak pidana korupsi. Apabila tidak memiliki fasilitas kekuasaan, pungutan liar dan hutang adalah pilihan strategis yang dapat dilakukan. Dan akses pada kekuasaan tentu membentangkan jalan menuju korupsi.

Kemewahan dalam perhelatan akbar menyambut tahun baru memang tidak sepenuhnya salah. Keberadaan kelompok masyarakat yang sudah berhak untuk hidup mewah dalam penyelenggaraannya tentu membuat kemewahan dalam acara tersebut menjadi sah. Menjadi ironis ketika kemudian perhelatan tersebut harus hadir di tengah kondisi mayoritas masyarakat yang masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan primernya. Merasa kondisi perekonomiannya sudah mencukupi, kaum-kaum mewah memanfaatkan secara penuh fasilitas kemewahannya, dan berat untuk diminta berempati pada kelompok masyarakat lainnya. Nampaknya, kemewahan juga menjadi simbol prestis sosial di antara kaum-kaum mewah itu sendiri. Pada acara seperti apa kaum mewah hadir juga akan berdampak pada persepsi prestis di antara mereka sendiri.

Masa Depan Anti-Korupsi

Dari perspektif kemewahan sebagai penyakit sosial, anti-korupsi yang dilakukan di tengah kecenderungan hidup mewah tentu menjadi fenomena menarik tersendiri. Apalagi dengan berpijak pada korupsi sebagai salah satu media untuk menggali sumber pendapatan strategis dengan memanfaatkan “kekuasaan” yang sedang dimiliki sekaligus memenuhi kebutuhan hidup mewah, baik mewah di antara masyarakat miskin dan menengah maupun mewah di antara masyarakat mewah.

Kecenderungan untuk hidup mewah dan berfoya-foya telah ikut berperan secara strategis untuk meruntuhkan banyak bangunan struktur kemasyarakatan, peradaban maupun politik dan pemerintahan. Karena kemewahan memang menjanjikan keuntungan-keuntungan sosial yang menggiurkan dan tidak jarang merangsang setiap individu untuk bersikeras mencapainya.

Godaan kemewahan tentu mengancam siapa saja yang mengembangkan sikap anti-korupsi. Apabila penggiat anti-korupsi tidak dilingkupi dengan integritas diri untuk tidak berkeinginan menjalani hidup secara mewah, maka anti-korupsi tentu hanya akan indah sebagai slogan. Dengan kata lain, berperang melawan korupsi sama dengan berperang melawan kemewahan. Dan kemewahan bukan hanya mengjangkiti para pelaku korupsi namun juga bisa menjangkiti siapapun. Singkat kata, masa depan anti-korupsi di Indonesia akan ditentukan oleh seberapa kuat integritas diri para aktivis maupun pejabat pelakunya untuk mengekang kecenderungan hidup mewah yang bisa menjangkiti semua pihak baik aparatur pemerintah, pelaku usaha, TNI, POLRI, dosen, aktivis LSM, Jaksa, hakim, bahkan ulama atau mahasiswa dan seluruh lapisan masyarakat.

Oleh : Jamal, SIP,Koordinator Pusat Kajian Cinta Tanah Air (PUSAKA CITA),